ETIKA KRISTEN TERAPAN

BAB XIV

KEHIDUPAN EKONOMI

Sistem ekonomi adalah proses dimana material tersebut berarti untuk kepuasan kebutuhan manusia dihasilkan kemudian didistribusikan dan dan dikonsumsi. Fungsinya itu tidak hanya memberikan kekuatan dalam masyarakat untuk membentuk kepribadian. Sebuah sistem ekonomi akan meninggalkan dasar produk kepada seseorang. Oleh karena itu, kekristenan memiliki tanggung jawab dalam terang kasih dan keadilan, untuk menantang ciri-ciri sistem yang merugikan sebanyak orang. Bab ini akan berusaha untuk menunjukkan cara berpikir alkitabiah dan sejarah gereja terhadap kehidupan ekonomi. Latar belakang dan analisis ini dibuat berdasarkan dengan situasi dari ekonomi Amerika. Sebuah pernyataan kemudian dibuat berhubungan dengan doktrin orang Kristen dan relevansinya dengan sistem pencapaian lebih kepada ekonomi Kristen. Akhirnya sebuah pengamatan dibuat dari masalah ekonomi dunia dan apa yang bisa dilakukan gereja tentang hal itu?.

Mengatur Harta Benda Secara Alkitabiah

Pendekatan seorang Kristen terhadap kehidupan ekonomi melibatkan telusuran terhadap Pengajaran Alkitab tentang harta dan kekayaan. Di sinilah kita tidak memiliki “blueprint” untuk tatanan ekonomi Kristen karena baik dari nabi-nabi maupun Tuhan Yesus adalah bukanlah filsuf ekonomi atau perencana. Namun, muncullah semua prinsip etika melalui tulisan-tulisan suci yang menjelaskan mengenai masalah-masalah ekonomis.

Dalam Perjanjian Lama, asas-asas yang berkaitan dengan hal kepemilikan (harta benda) dan yang digunakannya cukup jelas, semuanya adalah milik Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatu dan karena itu segala-sesuatu adalah benar-benar milik-Nya. “Segala sesuatu ini adalah buatan tangan-Ku, dan semua ini adalah milik-Ku, firman Tuhan” (Yes 66: 2). Dan Juga Pemazmur menyatakan: “bumi adalah milik Tuhan dan kepenuhan-Nya, dunia dan mereka yang tinggal di dalamnya” (Mazmur 24:1). Harta benda adalah anugerah dari Tuhan dipercayakan kepada manusia dan digunakan untuk kebutuhan manusia (Imamat 19: 9; Ayub 31:16-33; Yes 58:7-8). Dengan demikian kepemilikan harta benda tidak mutlak. Layaknya harta benda adalah milik Tuhan dan harta benda harus digunakan untuk kepentingan bersama. Ada yang berprinsip bahwa pemilik harta benda adalah orang-orang besar yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk menghilangkan hak milik orang lemah baik rumah maupun tanah (Ayub 24:2-12; Yes 5:8; Amos 5:11-12; Mikha 2:1; Yer 22:13). Padahal perintahnya, “jangan mencuri”, secara khusus menuntut penghormatan atas harta milik orang lain.

Prinsip-prinsip Perjanjian Lama di atas sesuai dengan sifat tercermin dalam ajaran Yesus. Sudahkah kita memperhatikan bahwa Yesus bukanlah seorang ekonom, tapi prinsip dasar, yang membawa kita pada suatu paham kepemilikan yang dinyatakan melalui segenap ajaran atau penyampaian pesanan-Nya. Untuk satu hal, Yesus mengenali hak milik harta benda seseorang pribadi seperti dalam hal makanan dan pakaian (Matius 6:33; Markus 6:37). Sedikitnya ada beberapa murid-Nya menyimpan rumah mereka terlebih dahulu setelah dipanggil oleh Yesus menjadi murid-Nya (Markus 1:29: Yohanes 20:10). Maria dan Marta tetap diam di rumah mereka, dan Yesus ingin untuk pergi ke sana (Yohanes 11: 1). Yusuf dari Arimatea adalah seorang murid yang kaya (Matius 27:57). Dan Yesus sepertinya merestui ide atau gagasan dari pemilik tanah dan hubungan antara pemilik tanah dan penyewa adalah diri-Nya (Matius 21: 33-41; Lukas 20: 9-16).

Yesus menyatkan bahwa milik orang lain harus dihormati. Dia melarang pencurian dan penipuan (Markus 7:21). Dia bagaikan api "yang menelan rumah janda-janda dan berpura-pura berdoa panjang-panjang" (Markus 12:40) dan orang-orang Farisi yang melakukan pemerasan (Matius 23:25). Jadi kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar dikutuk. Kesadaran atau Pemulihan dari keuntungan yang yang tidak benar atau jahat adalah satu bukti pertobatan sejati (Lukas 19: 2-10). Di luar ini, Yesus tidak secara khusus mengutuk proses memperoleh kekayaan.

Mengenai hak kepemilikan atau harta benda mutlak ditolak oleh Yesus. Manusia adalah pelayan, memegang semua semua harta benda yang dipercayakan (Matius 20: 1-16; Lukas 19: 11-27). Oleh karena itu harta benda, sebenarnya diberikan untuk kebutuhan manusia (Matius 25:40, 45). Pemikiran mengenai ekonomi masa depan adalah tindakan yang bagus, tetapi pada permulaannya terlalu asyik karena memikirkan keesokan harinya namun sudah tidak berlaku lagi (Lukas 14: 28-33; Mat 6: 24-34). Keasyikan yang tidak semestinya ini dengan tidak hanya banyak kekayaan tetapi juga dengan persediaan material sederhana dari kehidupan harus ditegur - "karena itu jangan cemas" (Matius 6: 25, 31; Lukas 12: 22-29).

Sementara Yesus tidak mengutuk kekayaan seperti itu, dia memang memperingatkan bahaya dan tipu dayanya. Kekayaan cenderung menghambat firman Tuhan, membuatnya tidak berbuah, dan kemungkinan menumpulkan perhatian seseorang terhadap rohani mereka (Matius 13:22). Kekayaan duniawi cenderung menciptakan rasa aman yang salah atau semu (sementara) (Lukas 12:16) untuk menjaga orang-orang dari kekayaan kerajaan dengan hati yang terbagi (Matius 6:24). Perhatian yang tidak punya harta benda, seperti pria-pria membuat suatu alasan yang tidak masuk akal untuk menolak datang ke pesta kerajaan (Lukas 14:19). Maka tidak mengherankan, bahwa Yesus menyatakan, "akan sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga" (Matius 19:23).

Menurut Yesus uang dapat digunakan, dengan cara yang baik. Ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan esensial individu manusia dan ketergantungannya (Mat 7:11); untuk mendukung lembaga keagamaan (Matius 22:17; Markus 12:14; Lukas 20:22); dan mungkin dia menyiratkan bahwa uang secara sah dapat digunakan sebagai kesaksian atas rasa syukur yang indah dan kasih kepada Yesus (Matius 26:6-13; Markus 14:3-9; Lukas 7:36-50; Yoh. 12:2-8).

Di gereja apostolik, muncul sebuah komunitas yang namanya koinonia komunitas tersebut tugasnya sebagai pembagian barang. Kita diberitahu: "Semua orang yang percaya saat itu segala barang menjadi milik bersama; dan mereka menjual miliknya dan barang-barang mereka dan membagikannya kepada semua orang yang membutuhkannya "(Kisa Para Rasul 2: 44-45; 4:32). Itu adalah tindakan persaudaraan spontan dan sukarela dimana ada pembagian harta berdasarkan kebutuhan. Dengan pertumbuhan gereja, pola praktik untuk perekonomian masyarakat itu juga terbukti praktis dan tidak tergantikan oleh sebab tidak adanya "Dana yang buruk". Tapi ini mencerminkan bahwa untuk waktu yang singkat itu ekonomi didominasi oleh semangat cinta kasih kepada tingkat yang lebih dalam.

Rasul Paulus tidak secara khusus menantang tatanan ekonomi atau menyajikan sebuah filsafat ekonomi. Namun, ia memang memberikan beberapa prinsip panduan untuk kehidupan ekonomi. Untuk satu hal, dia mendesak orang Kristen untuk mencari nafkah dengan pekerjaan yang baik dan jujur (Efesus 4:28). Dia menegur kemalasan, menyatakan bahwa, "jika ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah diberi dia makan" (2 Tes. 3:10). Pernyataan ini dinyatakan dalam ayat dua belas. Manusia harus bekerja tidak hanya untuk mendukung dirinya sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang dimiliki dapat dibagikan kepada mereka yang membutuhkannya (Efesus 4: 8b). Paulus sendiri bekerja dengan tangannya sendiri agar tidak menjadi beban keuangan bagi gereja-gereja, meskipun ia memiliki hak atas dukungan mereka (1 Tesalonika 2: 9; 1 Kor 9: 9).

Paulus menunjukkan bahaya yang terlibat dalam keinginan setiap orang untuk menjadi kaya, dia mengatakan bahwa "cinta uang adalah akar dari semua kejahatan" (1 Timotius 6: 9-10). Orang-orang yang memiliki kekayaan dituntut "untuk tidak menjadi angkuh, atau untuk memberi harapan pada kekayaan yang tidak pasti atau semu bahkan sementara, namun datangla kepada Tuhan yang dengan kaya menumbuhkan kita dengan segala sesuatu untuk dinikmati" (1 Timotius 6:19).

Tidak ada keinginan bahakan cita-cita komunis yang muncul dalam Tulisan-tulisan Paulus, namun dia menuntut agar mereka yang memiliki harta berbagi dengan orang lain dalam "kesederhanaan" dan untuk mendistribusikan kebutuhan orang-orang kudus (Rm. 12: 8,13). Mengenai sikap pribadinya terhadap uang, Paul tampaknya tidak mempedulikannya (Flp 4:11). Dia tidak membuat pernyataan tentang dunia perdagangan, dan industri. Kegiatan ekonomi ini berada di luar benak dan perhatiannya, karena ia melihat akhir dari dunia sekarang (1 Korintus 7:31; 11:32).

Dengan cara ringkasan, prinsip dasar kepemilikan dalam Alkitab adalah: Tuhan menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu menjadi miliknya; Manusia adalah pelayan dari semua yang Tuhan telah berikan kepadanya untuk digunakan sebagai kebutuhan manusia; hak kepemilikan tidak mutlak tapi sekunder (tingkatan kedua); kepemilikan harus diperoleh secara jujur dan restitusi harus dilakukan bila salah disesuaikan; dan kekayaan harus selalu berada di bawah kekuasaan Tuhan - jika tidak, mereka terbukti ditiipu dan itu sangat membahayakan.

Dengan demikian tidak ada sistem ekonomi "Kristen" yang tercantum dalam tulisan suci. Sebaliknya, kita disajikan dengan beberapa prinsip dasar untuk panduan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip etika ini memberikan kriteria dasar untuk menilai keadilan tatanan ekonomi.

Perhatian Ekonomi Kristen Melalui Abad/Tahun

Dalam sejarah yang panjang ini, gereja telah mengekspresikan sikap secara menddasar dan konservatif terhadap masalah ekonomi. Pada periode patristik gereja, beberapa bapa-bapa gereja menekankan prinsip milik umum. Gema Koinonia di Kisah Para Rasul tercermin dalam institusi kehidupan monastik yang kolektif. Tapi, untuk sebagian besar, orang Kristen "di dunia ini" menerima gagasan kepemilikan pribadi, yang mengungkapkan tanggung jawab ekonomi dalam hal filantropi.

Selama periode akhir abad pertengahan, Thomas Aquinas, dalam ringkasan Teologinya, memberi ungkapan paling jelas pada konsep ekonomi pada periode itu. Menurutnya, manusia memiliki hak atas hukum alam untuk kepemilikan pribadi atas harat benda yang akan digunakan untuk kepentingan bersama. Dia mengutuk riba, pencurian perampokan, kecurangan dalam aktivitas bisnis, dan menekankan teori "harga adil". Ganti rugi yang dikandungnya menjadi keharusan dan perbuatan atau kebaikan berarti memenuhi kebutuhan orang miskin.

Para reformator besar, Luther dan Calvin, menganggap masalah ekonomi sebagai dasar kehidupan Kristen. Luther berkeras hak atas kepemilikan atau milik pribadi. Kepemilikan pribadi diperlukan, dipegangnya, karena sifat manusia yang jatuh. Terlebih itu seseorang harus memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Komunisme, menurutnya, berdasarkan kemampuan dalam perbuatan dan rajin oleh orang malas. Namun, dia tidak percaya pada kepemilikan mutlak, karena hak atas harta benda bergantung pada penggunaannya yang benar.

Luther menyerang praktik riba karena para penyewa mengumpulkan kepentingannya yang aman tanpa usaha atau risiko, bertentangan dengan prinsip tugas untuk bekerja. Uang yang dipinjamkan pada komoditas tertentu harus sesuai, menurutnya, terhadap suku bunga sesuai dengan alasan dan perbuatan atau kebaikan dengan empat sampai enam persen per tahun sebagai batasnya.

Luther memiliki kepedulian yang mendalam terhadap orang miskin dan mengorganisir sebuah "badan komunitas" untuk bekerja demi kesejahteraan dan pendidikan mereka. Program ini harus didukung oleh gereja, masyarakat, dan negara. Jadi menurut Karl Holl, Luther menanam benih pertama untuk pengembangan kesejahteraan negara.

Calvin berpendapat bahwa hak atas kepemilikan pribadi bergantung pada penggunaan hak itu. Tapi dia melihat bahwa bekerja dengan adil dibenarkan untuk tujuan perdagangan. Namun dia mengutuk pemberian uang sebagai pekerjaan untuk tujuan keuntungan. Untuk menarik perhatian orang miskin, yang dia anggap tidak adil. Namun, dia mengizinkan bunga tanpa restunya seandainya transaksi itu dengan orang kaya! Tapi di mana minat dibenarkan dan hakim menetapkan tingkat bunga lima persen, bukan, dia mempertahankannya, selalu berhak mengambil sebanyak itu.

Baik Luther maupun Calvin tidak melakukan perubahan menyeluruh dalam struktur ekonomi. Pola hidup kapitalis sudah jauh maju di zaman mereka dan, di abad-abad berikutnya, menjadi mode ekonomi dominan Eropa barat dan Amerika.

Kembali munculnya industri di abad kesembilan belas membawa perubahan yang unik dalam kehidupan ekonomi. Mekanisasi produksi menyalurkan kelas menengah baru, industri baru tenaga kerja murah, kumuh, dan eksploitasi. Teori ekonomi klasik laissez yang lebih adil memberi dorongan besar bagi perkembangan sistem peribukotaan yang modern. Setiap pengawasan yang mungkin dimiliki gereja terhadap tatanan ekonomi telah hilang. Memang prinsip-prinsip alkitabiah mengenai kepemilikan tidak hanya diabaikan, tapi dikembalikan.

Pada pertengahan abad kesembilan belas, sosialis Kristen di Inggris, di bawah kepemimpinan Charles Kingsley, pendeta Anglikan FD Maourice, dan JM Ludlow, seorang pengacara dan rekan gereja lainnya, berusaha untuk mengatasi kejahatan ekonomi dengan mempromosikan serikat pekerja, pendidikan orang dewasa, koperasi, asuransi sosial bagi para pekerja. Sementara mereka berhasil mencapai beberapa reformasi, kejahatan mendasar industrialisme terus berlanjut.

Pemikiran Katolik Roma mengenai isu ekonomi menemukan ekspresi otoritatif dalam sebuah surat ensiklik Paus Leo XIII dan Pius XI. Dalam sebuah dokumen yang luar biasa, pemutaran perdana di novarum, 15 Mei 1891, Leo XIII mendesak reformasi ketenagakerjaan, termasuk hak pekerja untuk mengatur, upah minimum, pada jam kerja, dan sebuah demonstrasi lagi mengenai pengharapan pada pekerja anak.

Empat puluh tahun kemudian, Pius XI, dalam surat ensikliknya Quadragesimo Anno, 15 Mei 1951, berusaha untuk membela tuduhan bahwa teori hukum Alam Leo tentang kepemilikan pribadi menempatkan di luar wilayah negara dan Gereja Roma di sisi bagus atau berkelas. Dia menyatakan bahwa Gereja Roma tidak pernah menyangkal dua aspek kepemilikan, individu dan sosial. Dia mencatat, bagaimanapun, bahaya ganda yang harus dihindari: individualisme ekstrim dan kolektivisme ekstrem. Persaingan bebas dan dominasi ekonomi yang lebih, masih dia pegang, harus dijaga dengan adil dan pasti, dan di bawah kontrol otoritas publik untuk kepentingan bersama. Selain itu, ia mengakui hak kepemilikan negara atas beberapa permodalan untuk mengimbangi monopoli kekuatan ekonomi yang akan mengancam kesejahteraan rakyat. Dia menyimpulkan bahwa ketika otoritas sipil menyesuaikan kepemilikan untuk memenuhi kebutuhan barang publik, maka secara efektif mencegah ketidakadilan dan kehancuran.

Untuk menerapkan perintah Paus pemimpin Gereja Roma telah mengembangkan sebuah organisasi yang dikenal sebagai tindakan atau usaha dari Gereja Katolik. Ini menyediakan alat-lata dalam pemikiran dan tindakan sosial melalui tatanan sosial. Dalam masalah ekonomi, tindakan Katolik sangat efektif, khususnya dalam menarik minat gerakan buruh.

Selama paruh kedua abad kesembilan belas di Amerika, muncul sebuah gerakan yang dikenal sebagai Injil sosial, yang merupakan respons terhadap industrialisme dan masalah urbanisasi, kemiskinan, upah, kumuh, dan pengangguran yang bersamaan. Saya bukan hanya penebusan individu tapi juga rekontruksi masyarakat, termasuk tatanan ekonomi. Di antara pemimpin dinamisnya ada semua Pendeta adalah Washington Gladden, Francis, Peabody, dan Walter Rauschenbusch. Rauschenbusch, tidak hanya menjadi pemimpin intelektual tapi juga penafsir gerakan yang paling bagus dan sesuai bahkan yang paling memuaskan. Inti pemikirannya adalah kerinduan Allah untuk sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip sosialistik kerja sama, perkiraan persamaan, hak atas kolektif, dan demokrasi. Dengan sosialisasi sumber daya hutan mojor hutan, tenaga air, mineral, dan sebagainya. Dalam pemikirannya, sistem ekonomi harus disatukan dengan etika cinta, harga diri, solidaritas manusia yang merupakan etika Kerajaan Allah. Dalam hal praktis, ini berarti skala upah minimum, Jam Kerja yang lebih pendek, kondisi kerja yang lebih baik, perumahan umum, jaminan sosial, dan berbagai tindakan lain yang kemudian tercermin dalam program NEW Deal Franklin D. Roosevelt. Sementara aspek teologis tertentu dari Injil sosial dipertanyakan - karena kurangnya realisme mengenai doktrin tentang Tuhan, manusia, dosa, dan kemungkinan dari realisasi Kerajaan Allah di bumi - perhatiannya terhadap transformasi tatanan ekonomi dalam hal prinsip-prinsip Kristen tentu tetap ada.

Diskusi kontemporer oleh pemikir Kristen berpusat pada era upaya untuk menemukan posisi yang dapat dipertahankan antara individualisme ekstrem dan kolektivisme ekstrem dalam kehidupan ekonomi. Dia Dewan Gereja Dunia, pertemuan di Amsterdam (1948), mengkritik kapitalisme dan komunisme, baik yang kapitalisme maupun komunisme untuk pandangan ideologis mereka. Misalnya, ini menunjukkan pandangan komunisme, yang berpendapat bahwa, setelah revolusi, kebebasan akan terbentuk; dan pandangan kapitalisme, yang berpendapat bahwa keadilan akan menjadi produk sampingan dari perusahaan bebas. Laporan resmi dewan tersebut menyimpulkan bahwa Gereja-gereja Kristen seharusnya "menolak ideologi kapitalisme komunis dan kapitalisme yang tidak adil, dan harus berusaha menarik manusia menjauh dari anggapan salah bahwa ekstrem ini adalah satu-satunya alternatif ..... adalah tanggung jawab orang-orang Kristen untuk mencari solusi baru dan kreatif agar yang tidak pernah membiarkan keadilan dan kebebasan saling menghancurkan satu sama lain. "

"Saat ini, dewan nasional gereja Kristus di Amerika mensponsori penerbitan serangkaian studi tentang etika dan kehidupan ekonomi, yang dimulai pada tahun 1949 oleh studi yang dilakukan oleh Dewan Gereja-gereja Federal. Sudah delapan jilid telah diterbitkan sementara yang lain dalam persiapan publikasi. Ditulis oleh ekonom dan teolog terkemuka, jilid ini mewakili analisis ekonomi paling signifikan dan menyeluruh yang pernah diupayakan oleh para pemrotes. Sifat, fungsi, dan tujuan ekonomi dibahas bersamaan dengan implikasi etika Kristen terhadap kehidupan ekonomi. Dalam jilid, konsensus umum para teolog adalah bahwa tidak ada "sistem ekonomi Kristen" dalam Alkitab; Kasih Kristen adalah kriteria sistem ekonomi yang adil; Kapitalisme klasik dan komunisme kontemporer harus ditolak karena memiliki posisi alternatif di antara keduanya; dan, ekonomi yang terencana penting untuk distribusi kekayaan negara yang lebih merata.

Ekonomi Kapitalis Amerika

Ekonomi Amerika umumnya digambarkan sebagai sistem kapitalistik. Dengan lebih teliti, ini adalah "negara kesejahteraan kapitalistik" karena sistem tersebut telah mengalami perubahan yang signifigan dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu sangat berbeda dengan "capitasilisme klasik" yang darinya telah dikembangkan.

Kebangkitan Kapitalisme

Akar kapitalisme kontemporer kembali ke setidaknya abad ke-12. Kapitalisme maju dengan baik pada saat reformasi, terlepas dari kenyataan bahwa Gereja menuntut praktik riba. Karena John Calvin, pembaharu yang hebat, menyadari bahwa ketertarikan terbatas dibenarkan untuk tujuan perdagangan dan menekankan pencarian kekayaan dalam hal prasangka, kehati-hatian, dan kejujuran, dia telah disandang sebagai "Bapa" kapitalisme modern. Max Weber, misalnya berpendapat bahwa penanaman keyakinan Calvinnist meningkatkan pencarian kekayaan ke sebuah etika yang dengan iman Kristen. Oleh karena itu, kapitalisme adalah "mitra sosial Calvinisme." Karena didorong oleh etika baru yang diletakkan di atasnya, industry kelas menengah mencabut aristokrasi (Kaum Bansawan) yang berkuasa, melengkapinya dengan tatanan sosial borjuasi (Masyarakat Yang Berpenghasilan di atas Rata-Rata) yang terdesak dalam materialisme, dan kehilangan motivasi religius aslinya. Sekarang, Weber mengklaim, bahwa sebuah agama baru diperlukan untuk memecah etika lama sebelum kehidupan dapat "dirasionalisasi" untuk memberi etos baru tentang keadilan dan tanggung jawab ekonomi. Tentunya ini adalah pandangan satu sisi. Weber gagal jatuh ke dalam kekeliruan pendekatan "penyebabnya". Dengan memilih satu faktor penyebab, ia cenderung mengabaikan fakta bahwa ada banyak hal lain seperti penemuan, penemuan didefinisikan sebagai "sistem produksi untuk keuntungan pribadi yang diatur oleh kekuatan kebutuhan dan persediaan, perluasan perdagangan, perdagangan, dan pertumbuhan industri yang berkontribusi pada bangkitnya kapitalisme tinggi. 

Kapitalisme yang diakui dapat di pasarkan." Filsafatnya adalah individualisme ekonomi sebagaimana tercermin dalam Kekayaan Bangsa, Adam Smith, di mana dia menyatakan bahwa masing-masing orang yang mengikuti ketertarikannya sendiri akan "dipimpin oleh tangan tak terlihat” (Tuhan Yang Maha Kuasa) untuk mempromosikan kebaikan ekonomi terbesar bagi masyarakat. Jadi, menyatakan keadilan, menjadi semboyan untuk sistem ekonomi yang baik. Teori hukum alam ini - upah alami, kebebasan alam, dan pasalnya pekerjaan tanpa kontrol  - cenderung menjadi hukum ilahi ekonomi.

Metode kapitalisme adalah kompetisi; Motifnya adalah keuntungan atas investasi; akhirnya diberikan kekayaan; dan dasar dari semuanya adalah harta benda pribadi. Di satu sisi kapitalisme telah menghasilkan modal yang luas (modal bekerja gabungan yang adalah di bawah kesatuan manajemen dalam memproduksi, membeli dan menjual) dan di sisi lain sebuah organisasi buruh yang luas (pekerjaan, yang selalu ada tawar-menawar).

Kasus untuk yang melawan sistem kapitalistik sederhana atau "bebas" telah diperdebatkan tanpa henti. Dikatakan bahwa kapitalisme mensubordinasikan pertemuan kebutuhan manusia dengan keuntungan ekonomi dari mereka yang memiliki kekuasaan paling besar atas institusi-institusinya; Ini menghasilkan ketidaksetaraan yang serius; tentu ini akan menumbuhkan semangat materialisme; dan itu mengarahkan kepada orang-orang ke bahaya atau malapetaka sosial seperti pengangguran massal selama akibat depresi berkala.

Namun, terlepas dari kelemahannya, kapitalisme memiliki keuntungan yang sangat besar. Kapitalisme telah meningkatkan produktivitas, membawa standar kehidupan tertinggi di dunia; Ini telah mensponsori kegiatan filantropis, ilmiah, dan pendidikan. Selain itu, kapitalisme telah ditandai dengan kebebasan mengakuisisi, dan telah menekankan pada inisiatif individu.

Kapitalisme Amerika Kontemporer

Terlepas dari manfaat capitalis yang tinggi, namun belum memenuhi kebutuhan manusia di negara kita. Oleh sebab itu, pemerintah telah tergerak menjadikan "Gubernur" sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan) perekonomian kita. Akibatnya, telah muncul sebuah sistem kapitalistik yang dimodifikasi yang disebut "Kesejahteraan Negara", di mana kepemilikan pribadi dominan. Gerakan menuju tujuan sosialistik dimulai di negara Amerika Serikat lebih dari dua dekade yang lalu dengan "Kesepakatan Baru" di bawah pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. Dan di bawah pemerintahan "Fair Deal" Presiden Trumen, nasional bergerak mendekati tujuan sosialistik ini. Pergeseran kontrol partai pada tahun 1952 ke republik tidak diikuti oleh penolakan terhadap fitur utama New Deal. Sebaliknya, republiken menerima dan bahkan memperluas beberapa kebijakannya. Sekarang Amerika Serikat pada prinsipnya berkomitmen pada sistem negara kesejahteraan.

Secara singkat, "negara kesejahteraan" terutama tidak bersifat sosialistik maupun komunis dalam narasi. Dalam keadaan kesejahteraan yang demokratis, kebebasan berbicara, pertemuan dan aksi publik yang dijamin dalam Konstitusi dilestarikan atau diteruskan. Oleh karena itu, ini adalah "ekonomi campuran" dengan "perusahaan yang berdaulat" sebagai komponen kesejahteraan. Negara menjadi instrumen komunitas yang diorganisir secara politis untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi warganya.

Kesejahteraan Negara berawal dari berbagai upaya untuk meringankan kontrol dan tindakan negara atas dampak buruk sistem industri di Amerika. Hal ini ditandai dengan berbagai kebijakan sosial seperti pajak penghasilan progresif, jaminan sosial, hibah federal dalam bantuan, perumahan umum, upah minimum, undang-undang untuk kondisi kerja yang lebih baik, biasanya terhadap pergerakan buruh, pajak negara bagian dan warisan, dan tindakan lain yang dirancang. untuk mendistribusikan milik Negara atau bangsa di wilayah yang lebih luas. Hanya sedikit warga negara di Amerika yang bersedia meningkatkan keuntungan sosial negara kesejahteraan. Memang, ada kecenderungan untuk lebih mensosialisasikan sumber daya negara.

Ada bahaya, namun di negara kesejahteraan. Di antara masalah yang dihadapi oleh negara dan di negara tersebut akan diadakan gangguan dan kontrol menyeluruh terhadap ekonomi, politik, sosial, dan budaya; birokrasi; dan akan berusaha untuk menegakkan undang-undang sosial; dan ada kecenderungan untuk mengalihkan semua tanggung jawab pribadi kepada negara dan bergantung padanya agar disalurkan semua kebutuhan warga.

Untuk menghadapi bahaya ini, warga negara harus bertindak secara bertanggung jawab dalam hal baik dari Kristen. Sebab, seperti yang diamati oleh Karl Mannheim, hanya satu generasi yang telah dididik di tingkat agama akan mampu menerima pengorbanan yang harus diprioritaskan oleh tatanan demokrasi secara benar.

Namun, konsensus umum para ekonom dan teolog terkemuka di negara ini adalah bahwa dorongan pembangunan ekonomi harus mengarah pada tujuan yang menjadi ciri khas negara kesejahteraan. Profesor Howard Bowen menggambarkan tujuan ini. Dia membuat orang Kristen menyukai tujuan yang membengkokkan dan membahas sebelas tujuan bawahan yang ada di sini diringkas:

1.    Kelangsungan hidup dan kesejahteraan fisik atau akses terhadap kondisi yang diperlukan untuk kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan umur panjang sebenarnya;

2.    Hubungan manusia yang memuaskan, dan partisipasi dalam keputusan politik dan ekonomi yang mempengaruhi hak individu;

3.    Martabat dan kerendahan hati, atau kesempatan untuk mendapatkan posisi, bahkan harga diri dalam masyarakat tanpa hasrat akan kemampuan atau kekuatan mengalahkannya dengan orang lain;

4.    Pencerahan, atau kesempatan untuk memuaskan keingintahuan intelektual dan untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan demi kewarganegaraan yang cerdas;

5.    Kenikmatan estetika atau kesempatan untuk menikmati dan menghargai nilai estetika dalam seni, ritual alam dan hubungan pribadi;

6.    Kreativitas dimana individu dapat mengekspresikan kepribadiannya melalui kegiatan kreatifitas;

7.    Pengalaman baru untuk mengatasi kebosanan melalui pemecahan masalah, dunia baru untuk menaklukkan dan gagasan baru untuk dipikirkan;

8.    Keamanan, ekonomi dan sosial;

9.    Kebebasan untuk mengejar tujuan seseorang tanpa paksaan dan pengekangan yang tidak semestinya, termasuk kemampuan untuk membuat pilihan dan memikirkan pemikiran sendiri;

10.     Keadilan atau akses terhadap kesempatan yang sama, terlepas dari tingkatan, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin, atau opini politik; dan

11.     Kepribadian, atau pengembangan jenis orang sesuai dengan tujuan yang dijelaskan di atas.

Doktrin Panggilan Kristen

Profesor James H. Nichols telah menyatakan bahwa Doktrin Protestan tentang "Panggilan Dunia" menjadi "sarana penetrasi kekristenan terbesar ke dalam budaya yang sejarahnya atau imannya telah dilihat". Salah satu cara untuk mencapai tujuan di atas dan kehidupan ekonomi yang lebih baik adalah melalui pemulihan doktrin panggilan Kristen. Akar doktrin ini dalam pengajaran Alkitab, terutama dalam pernyataan Paulus tentang "panggilan". Dengan menggunakan istilah ini dan lebih daripada kognitifnya jadi, empat puluh kali dalam surat-suratnya, Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen disebut dalam tiga pengertian: Pertama, untuk keselamatan, kedua, untuk melayani di gereja, dan yang ketiga, untuk memuliakan Allah dalam pekerjaan umum dan pekerjaan seseorang (individu) (1 Korintus 7:20; Efesus 4:11; 1 Korintus 12:28; Roma 12: 6-8 dan Filemon). Oleh karena itu, panggilan orang Kristen adalah panggilan untuk menjalani kehidupan Kristen, termasuk orang membuat cara penghidupannya. Tapi yang berkembang di gereja mula-mula bangsa yang bekerja di luar lingkaran dari gerejani terlibat dalam "pekerjaan sekuler".

Pada tahun 318 M, muncullah seperti yang terlihat di Eusebius, Demonstratio Evangelica, standar kehidupan yang menggandakan, kehidupan orang-orang yang akan sempurna, dari semua agama mempunyai kepentingan yang sama dalam hal pekerjaan sekuler, dan karena kehidupan semua orang beragama yang tetap tinggal di dunia dan melakukan pada fungsi yang biasanya sama keberadaan manusia dengan semacam kebaikan yang tingkatnya lebih tinggi.

Bagian utama kitab suci yang digunakan oleh gereja Roma untuk membenarkan moralitas yang lebih. Ini adalah kisah penguasa anak muda kaya yang memahami bahkan menghafal hukum namun menginginkan untuk menjadi orang sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan, maka Gereja Roma (Yesus) mengajarkan, dia harus menjual semua harta benda, dan meninggalkan semua kekayaan, dan mengikuti Yesus. Tapi yang jelas, dalam kasus penguasa muda Yesus memberikan nasehat khusus, tidak berlaku untuk semua orang kecuali hanya untuk orang yang membagikan kekayaannya.

Baik Luther dan Calvin berusaha untuk menghancurkan standar ganda moralitas ini dan untuk memulihkan doktrin panggilan Alkitabiah. Kata Luther tentang panggilan dan kehidupan sehari-hari:

Ini adalah memiliki penampilan yang hebat di hadapan dunia ketika seorang Bhikkhu melepaskan semua orang dan pergi ke sebuah biara, dan menuju ke sana kehidupan yang keras dan berat, puasa, jam tangan, doa, dll. Tidak ada kekurangan pekerjaan; Namun ada kekurangan perintah ... oleh karena itu, tidak dapat dibuktikan sebagai layanan kepada Tuhan. Di sisi lain, kelihatannya hal yang sangat kecil bahwa seorang pelayan memasak di rumah, membersihkan, menyapu, dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya, tapi karena perintah Tuhan ada bahkan pekerjaan kecil harus dipuji sebagai pelayanan Tuhan dan hal itu melampaui jauh semua kesucian dan kehidupan biarawan dan biarawati. Karena di sini tidak ada perintah Tuhan, betapapun, di sana perintah Tuhan digenapi bahwa seseorang dapat menghormati ayah dan ibunya, dan seharusnya membantu memberi rumah (tempat tinggal) . . . dan bahkan sangat banyak, apa yang Anda lakukan di rumah Anda, seolah-olah Anda memiliki Lakukan dengan Tuhan Allah di atas di surga. Karena itu adalah berkenan kepada-Nya bahwa kita dalam panggilan di bumi ini harus melakukan sesuai dengan firman dan perintah-Nya, ia Tuhan menghitungnya segala sesuatu seolah-olah lakukan itu untuk Tuhan di surga.

Dengan bangkitnya Revolusi Industri, Doktrin Kristen tentang panggilan sebagian besar hilang dalam meningkatnya sekularisasi pekerjaan. Pekerjaan sehari-hari dan panggilan ilahi, yang telah lama dipisahkan oleh standar ganda, dan terikat bersama dalam teologi Reformasi, sekali lagi hancur berantakan. Kekuatan impersonal dan sentuhan yang sesuai dari sistem ekonomi modern cenderung melumpuhkan manusia dan merampas kreativitasnya dalam pekerjaannya. Sementara istilah "pekerjaann" dan "panggilan" masih digunakan, mereka berarti "sedikit atau tidak lebih dari aktivitas duniawi yang diupayakan dengan ketekunan untuk dilihat sendiri, dan demi penghargaan yang sebenarnya".

Dengan meningkatnya mekanisasi dan impersonalisasi zaman kita, sangat penting bahwa kita mengembalikan gagasan Alkitab tentang pekerjaan dan panggilan. Upaya yang Signifigant sedang dilakukan ke arah ini. Dari badan literatur yang berkembang mengenai masalah ini, seseorang menemukan konsensus yang berkembang mengenai sifat dan makna pekerjaan Kristen. Panggilan orang Kristen adalah panggilan yang memberikan pelayanan yang tulus kepada umat manusia; yang memenuhi kebutuhan nyata kepada masyarakat; pekerjaan di mana seseorang dapat berdoa; pekerjaan yang selaras dengan kasih, keadilan, dan martabat (harga diri) manusia; yang membutuhkan integritas, kreativitas, imajinasi, dan kegunaan sosial pekerja; dan akhirnya, dengan ditandainya itu untuk satu tujuan.

Pemulihan doktrin panggilan Kristen akan memberi kontribusi pada pengalihan struktur ekonomi ke arah tujuan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen tentang Cinta, keadilan, dan persamaan. Oleh karena itu, tugas Gereja adalah mengklarifikasi konsep kerja dan panggilan dan mengilhami orang untuk bertindak secara bertanggung jawab di mana keputusan ekonomi dibuat.

Masalah Ekonomi dalam Perfektif Dunia

Negara kita adalah pulau yang banyak berada dalam dunia kemiskinan. Di luar Negara Bagian Unitetd, Kanada, Eropa Barat, Inggris Raya, dan beberapa negara lainnya, kemiskinan adalah nasib jutaan orang. Namun sumber daya dunia berlimpah dan kita tahu teknologi untuk memberi makan semua orang.

Sungguh ironis bahwa banyak negara Asia dan Timur Tengah dan India, meski kaya akan sumber daya alam, kekayaan luas yang berlaku di kalangan rakyat. Kurangnya pengetahuan teknis, komunikasi, transportasi, dan ekonomi yang beragam membuat tidak mungkin menghasilkan bahan yang memadai untuk dikonsumsi. Juga pemilik rumah pengusaha dan politisi yang tidak bertanggung jawab, kesehatan yang berlebihan, imperialisme, eksploitasi kolonial, dan kartel menghalangi kemajuan ekonomi.

Program Bantuan Teknis Amerika Serikat Point IV dari Amerika Serikat, dan Rencana Kolombo Persemakmuran Inggris adalah langkah konstruktif untuk membantu negara-negara yang belum berkembang untuk bangkit secara ekonomi. Masih banyak lagi yang perlu dilakukan sepanjang jalur atau melalui pendekatan ini. Alternatifnya adalah dengan membiarkan jalan terbuka kepada Komunis. Pertempuran yang akan datang antara Rusia dan Dunia Barat akan menjadi masalah ekonomi. Jika bantuan ekonomi dan bantuan teknis positif diberikan kepada negara-negara yang belum berkembang, banyak di antara mereka pasti akan beralih ke Komunis yang menjanjikan program cepat untuk ekonomi semua orang.

Tapi apa yang bisa gereja lakukan? Untuk satu hal, dia bisa menyatakan dan mempraktikkan prinsip berbagi sebagai orang Kristen. Iman melibatkan pembagian harta benda atau barang dengan mereka yang membutuhkan. Rasul Yakobus menyatakan bahwa jika seorang saudara laki-laki atau perempuan "tidak berpakaian dan kekurangan makanan sehari-hari," dan mereka mengatakan kepada kamu, "Pergilah dengan damai, penuh hangat dan penuh," tanpa memberi mereka hal-hal yang dibutuhkan untuk tubuh (Yakobus 2: 14-17). Di dunia ini di samping Pelayanan Gereja dari Dewan Nasional Gereja-gereja Kristus di U. S. A., ada banyak organisasi lain di mana kita dapat membagikan barang surplus kita kepada orang-orang yang membutuhkan di dunia ini.

Di ladang misinya, gereja ini membantu memperbaiki kondisi pertanian, mengembangkan proyek koperasi masyarakat sebagai pusat rekreasi, pendidikan kejuruan dan teknis, perumahan dan pusat kesehatan. Seperti Eddy Asirvatham telah dengan tegas menyatakan: "Jika Komunisme diperiksa secara efektif, gereja harus mengambil inisiatif dalam memberikan gagasan berdasarkan kebutuhan, merencanakan dengan dengan benar, dan memprogramkan sebuah visi di yang tinggi.

"Namun, motif dasar gereja dalam membantu orang-orang miskin di dunia seharusnya bukan melebihi pemuasan kebiasaan Komunis. Sebaliknya, itu harus menjadi kasih Kristus yang membatasi gereja untuk menanggapi kebutuhan tetangga di manapun mereka pergi dan berada. Ini adalah sebuah tragedy atau peristiwa yang terlalu sering terjadi di gereja dipicu oleh beberapa kekuatan dunia (sekuler) daripada kekuatan spiritual rohani kasih untuk kemanusiaan, orang-orang yang berdaya ditinggalkan di hadapan dunia akhirnya orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini.

REFERENCES / REFERANSI

1.      See Hugh Martin, Christ and Meney (London: S. C. M. Press, 1928), pp. 43-44.

2.      Thomas Aquinas, Summa Theoloca, II, Question 66, article 2; Article 7; question 77, Article 1-4; Question 78, Article 1.

3.       Karl and Barbara Hertz and John H. Lichtblau (trans.), Karl Holl’s The Cultural Signifincance Of The Reformation (New York: Living Age Books, Meridian Books, Inc., 1959), p. 81.

4.      Ibid., pp. 99.

5.      Corpus Reformatorum. Brunsvigae Apud, C. A. Schwwestchke et Filum, 1882, X, 431; XL, 431; XXIV, 682; XXVIII, 121.

6.      See Donald O. Wagner (ed.), Social Reformers (New York: Macmillan Co., 1934), Chapter XII.

7.      See Walter Rauschenbusch, Christianizing the Social Order (New York: Macmillan Co.), 1912.

8.      J. C. Bennett, Man’s Disorder and God’s Design (New York: Harper & Bros., n.d.), III, 193-195.

9.      Published by Harper  & Bros,: A. Dudley Ward (ed.), Goals Of Economic Life, 19953; Kenneth E. Boulding, The Organizational Revolution, 1953; Howard R. Bowen, Social Responsibilities Of The Businessman, 1953; Helizabeth E. Hoyt, et. Al., American Income and Its Use, 1954; John C. Bennett, et.al., Christian Values and Economic Life, 1954; A. Dudley Ward, The American Economy-attitudes and Opinions, 1956; Walter W. Wilcox, Social Responcibility In Farm Leadership, 1956; John A. Fitch, Social Responsibilities and Organized Labor, 1957.

10.  Talcott Parsons (trans.), Max, Weber’s The Protestant Ethic And The Spirit Of Capitalism (New York: Charles Scribner’s Sons, 1930), p. 2.

11.  Ibid., pp. 27.

12.  Eduard Heiman, “Comparative Econmic System,” Goals Of Economic Life, ed. A. Dudley Ward (New York: Harper & Bros., 1953), pp. 126-127.

13.  Adam Smith, Wealth Of Nations (New York: The Modern Library, 1937), I, Book IV, Chappter II, 423.

14.  Karl Mannheim, Diagnosis Of Our Time (London: K. Paul, Trench, Trubner, and Co., 1943), p. 102.

15.  John C. Bennett, et.al., Christians Values and Economic Life, “Goals of Economic Life” (New York: Harper & Bros., 1954), Chapter 4.

16.  James Nichols, Primer For Protestants (New York: Association Press, 1947), p. 138.

17.  Samtliche Schriften. Halle: Herausgegeben Von Johann Georg Walch, Druckts Und Verlegts Joh., Justinus Gebaur, 1743, Dreizehenter Theil, col. 1962, No. 9, Line 16 ff.; col. 1966, no. NO. 15 9 ff.

18.  Robert L. Calhoun, “Work and Vocation in Christian History,” in John O. Nelson, ed. Work And Vocation (NewYork: Harper & Bros., 1954), p. 111.

19.  For an excellent study of the meaning of Vocation and a comprehensive Bibliography on the Problem, see John O. Nelson (ed.), Work And Vacation (New York: Harper & Bros., 1954).

20.  “World Economic Problems,” in The Church And Social Responsibility, ed. J. Richard Spann (New York: Abingdon Press, 1953), p. 156.

BACAAN YANG DISARANKAN

FLETCHER, JOSHEPH F. (ed.), Christianity and Property. Philadelphia:

          Westminster Press, 1947.

MUELDER, WALTER G., Religion And Economic Responsibility. New York:

          Charles Scribner’s Sons 1953.

NELSON, JOHN O., Editor, Work And Vocation: A Christian Discussion. New York:

          Harper & Bros. 1954.

TAWNEY, R. H., Religion And The Rise Of Capitalism: A Historical Study. New York:

          Penguin Books, Inc., 1947.

WARD, A. DURLEY (ed.), Goals Of Economic Life. New York:

          Harper & Bros., 1953.

WEBER, MAX, The Protetant Ethic And The Spirit Of Capitalism.

          Translated by TALCOTT PARSONS, New York: Charles Scribner’s Sons, 1930.

BAB XV

BERPOLITIK DALAM KEHIDUPAN

   Tanggung jawab etis Kristen meluas ke dalam dunia politis. Beberapa orang akan menyangkal hal ini, berpendapat bahwa etika Kristen hanya berlaku dalam hubungan pribadi. Misalnya, seorang pemimpin politik terkemuka di sebuah negara bagian quasi-selatan menyatakan bahwa kekristenan "terlalu suci" untuk masukan ke dalam politik. Tetapi di setiap bidang eksistensi di mana kepribadian terancam atau maju, etika Kristen relevan dan penting untuk perkembangannya sepenuhnya. Saat ini, ketika negara cenderung menjadi mutlak dan menolak kebebasan dasar manusia, maka tugas orang Kristen untuk berpartisipasi dalam keputusan politik dalam hal prinsip-prinsip Kristen.

Peraturan Negara dalam Perjanjian Baru

Seperti dalam kasus tatanan ekonomi, Yesus tidak menghadirkan Teori Politik seperti itu. Hanya refrensi kebetulan terhadap tatanan politik yang muncul dalam ajaran-Nya. Namun, sikap dan ungkapan Yesus memberikan beberapa petunjuk bagi orang Kristen dalam hal hubungan berpolitik.

Yesus mengakui pemerintahan dan fungsinya yang sah dalam hal memelihara ketertiban, mengumpulkan pajak, dan menerapkan sistem keuangan negara (Matius 17: 24-25; 22: 15-22; Markus 12:17). Pertanyaan dari orang-orang Farisi mengenai apakah boleh untuk membayar upeti (pajak jajak) kepada Caesar bermaksud untuk mencobai Yesus. Jika Dia menyatakan hal itu melanggar hukum, Yesus pasti telah ditangkap oleh penguasa Romawi. Jika Dia mengatakan bahwa adalah halal atau diperbolehkan Dia pasti memandangi kami seorang Yahudi yang tidak patriotik. Tetapi Yesus menjawab: "Berikanlah kepada Kaisar hal itu kalau Caesar punya dan kepada Tuhan kalau hal itu adalah Tuhan punya." HDA Major menyatakan bahwa dalam jawaban ini, Yesus "meletakkan dasar-dasar prinsip yang harus membimbing murid-Nya dalam krisis masa depan di mana otoritas manusia dan otoritas Ilahi - Negara dan Gereja - membuat suatu pernyataan yang membingungkan.

"Yesus mengkritik kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan dan politik. Strukturnya, harus dicatat, tidak diarahkan pada pemerintahan sendiri, tapi karena pelanggaran pemerintah. Yesus memanggil Herodes sebagai "Rabih" (Lukas 13:32) dan berbicara tentang Rabih Herodes (Markus 8:15). Dia mengutuk kekuasaan demi kekuatan, ini menjelaskan bahwa otoritas penguasa berasal dari Tuhan (Markus 10: 42-43; Yohanes 19:11). Dia mendesak para murid untuk menghindari pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan (Matius 5:25). Dan dia menolak untuk menjadi raja di dunia ini, dan Ia menyatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah di dunia ini (Lukas 22: 24-27; Yohanes 6:15; 18: 33-36).

Mengapa Yesus memberi pengajarannya yang sedikit tentang tatanan politik? Jawabannya adalah bahwa tujuan utamanya adalah Penebusan Orang Berdosa, bukan rekonstruksi (memulihkan) Pemerintah. Namun, seperti halnya masalah sosial besar lainnya, Yesus memberikan prinsip-prinsip dasar yang dengannya Kristen dapat didamaikan dalam kegiatan politik. Pendampingan Kristen atas prinsip-prinsip ini telah sangat memanifestasikan hukum dan pemerintahan melalui abad-abad Gereja. 

Pandangan Paulus terhadap negara mencerminkan sebuah optimisme yang tidak dimiliki oleh beberapa penulis Perjanjian Baru lainnya. Di Roma 13, dia menyajikan sebuah konsep tentang sifat dan fungsi negara yang dipalsukan dan tanggung jawab orang Kristen terhadapnya. Dia melihat negara sebagai institusi yang ditetapkan atau diberika oleh Tuhan, berfungsi untuk melindungi yang baik dan untuk memberantas perbuatan yang tidak bagus atau kejahatan. Ia memiliki kekuatan hidup dan mati atas warganya, bertindak sebagai hamba Tuhan dan pemberita kabar mengenai murka Allah terhadap pelaku kejahatan. Dan karena negara adalah instrument (alat) Tuhan untuk mempromosikan ketertiban dan kesejahteraan, maka tugas konsekuen semua orang untuk mendukungnya dengan menjadi warga negara yang baik, membayar pajak, dan menghormati mereka yang berkuasa.

Sebagai warga negara Romawi, Paulus mengajukan permohonan untuk mendapat hak istimewa sebagai warga negara (Kis. 16:37; 22:28; 25: 1-27). Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa kewarganegaraan sejati orang Kristen ada di surga (Flp.3: 20). Tapi sama seperti kolonial Romawi yang berusaha menciptakan kehidupan kolonial baru setelah di Roma, maka orang Kristen harus berusaha untuk menciptakan komunitas Kristen sesuai dengan hukum surga.

Seperti Yesus, Paulus juga memperingatkan orang Kristen agar tidak pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan mereka (1 Korintus 6: 1-7; Matius 5:40). Sebaliknya, dia merekomendasikan pendirian pengadilan sebagai usaha perantara dalam komunitas Kristen. Menurut C. H. Dood, "Pengadilan semacam itu sangat teratur seperti prosedur pribadi di bawah oleh Hukum Romawi, membentuk dasar dari yurisdiksi gerejawi kemudian" di gereja.

Perlu dicatat bahwa asal penguasa dari kekuatan negara dalam pemikiran Paulus tidak berarti ketaatan yang tidak kritis terhadap bentuk pemerintahan manapun. Ada implisit dalam pengajarannya bahwa keterbatasan penguasa negara; yaitu, tujuan negara untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan. Tidak diragukan lagi, dia pasti lebih kritis terhadap pemerintah Romawi jika dia melakukan penganiayaan terhadap gereja tersebut. Oleh karena itu, sikap yang umumnya Paulus dan sezamannya adalah tunduk kepada negara (1 Timotius 2: 1-3; 1 Petrus 2: 13-15).

Orang Kristen segera mengetahui bahwa penguasa bisa menjadi "teror" baik bagi orang baik maupun pelaku kejahatan. Penolakan untuk menyembah Kaisar sebagai simbol negara membawa penganiayaan dan kematian yang meluas kepada banyak orang Kristen pada saat itu. Paulus sendiri menderita kematian di tangan pemerintah Romawi. Akibat penganiayaan, gereja berkembang dan bersikap ramah terhadap negara. Wahyu 13 dapat dikontraskan dengan Roma 13 untuk melihat sikap yang terpaut dengan orang Kristen dan negara. Di dalam Wahyu 13, dijelaskan "binatang buas" adalah sama dengan Kekaisaran Romawi yang mempromosikan agar pemujaan kepada Caesar dan menganiaya orang-orang Kristen yang menolak membakar dupa kepada Kaisar.

Dengan secara ringkasan kita dapat mengatakan bahwa, kecuali Wahyu 13, sikap dari penulis Perjanjian Baru terhadap negara adalah menerima dan menyampaikan. Namun, tidak ada petunjuk mutlak mengenai bentuk apapun dari negara. Ada yang menyatakan bahwa, permintaan Kristus dan Kaisar bertentangan, orang-orang Kristen menyatakan bahwa "kita harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia" (Kisah Para Rasul 5:29).

Pada tahun 313, Kekristenan menjadi "diizinkan cara memuji" dengan Kaisar Konstantin sebagai pelindung dan penganutnya. Kekristenan menjadi populer dan penganiayaan berhenti. Orang-orang Kristen secara aktif terlibat dalam masalah politik dan bahkan bertugas menjadi tentara. Dengan demikian gereja dan negara dipersatukan, membuka jalan bagi kebangkitan kekuasaan pada abad pertengahan atas dunia Barat.

Adakah jenis sistem politik tertentu yang harus dipikirkan orang Kristen? Bentuk negara manakah yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip alkitabiah yang telah kita pelajari? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu untuk menganalisis konsepsi modern dan bentuk negara tempat kehidupan orang Kristen.

Sebuah Negara memiliki: Suatu Sifat dan Fungsi

Negara dapat didefinisikan sebagai badan yang dikelola secara politis, menempati wilayah yang pasti, berada di bawah pemerintahan merdeka atau terbebas dari kontrol luar, dan mampu menjamin ketaatan warganya. Di antara teori-teori yang saling bertentangan mengenai asal-usul negara, ada tiga hal yang paling mendasar: teokratis, naturalistik dan kekuasaan.

Asal Negara dari Teori Teokratis adalah pandangan tradisional Protestan. Martin Luther menganggap negara sebagai hasil atau tujuan akhir dari perjuangan manusia. Makanya, itu adalah bukan hal yang baru atau asli, tapi sebuah perintah yang harus pelestarian. Luther menganggap negara sebagai "Kerajaan yang penuh dosa" atau "kerajaan tangan kiri Allah". Negara teokratis menemukan ekspresi konkret di kota Jenewa dan dalam eksperimen Puritan di New England.

Konsep yang ada di Katolik Roma adalah bahwa negara didasarkan pada sifat manusia sebelum sebelum jatuh dalam dosa. Heinrich A. Romen menyatakan: "Begitu dalam adalah negara yang berakar pada kodrat manusia bahwa ia akan tumbuh juga dalam status alami seperti sebelum berdosa." Sebab itu negara dalam pemikiran Katolik Roma bukanlah konsekuensi dari dosa, namun melekat pada manusia sifat asli.

Teori menyatakan bahwa, asal dari suatu kekuatan negara dibentuk oleh kelompok-kelompok tertentu yang menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Mislanya Karl Marx, berpendapat bahwa negara bukanlah institusi alami melainkan hasil dari perjuangan keras, alat-alat janggih yang diciptakan oleh kaum borjuis (golongan menegah) untuk penindasan kelas bawah dan untuk perlindungan posisi istimewa. Jadi, dalam masyarakat tanpa kelas bawah dan atas, negara akan "bersih" untuk digantikan oleh tatanan politik yang lebih adil.

Sedangkan untuk fungsi negara, ada beberapa ketidaksepakatan mendasar di antara kelompok agama. Menurut Chiaken Katolik Roma, negara memiliki fungsi protektif dan promotif. Fungsi proteksinya antara lain meliputi menjaga ketertiban, keadilan, perlindungan warga dari bahaya eksternal, dan mendorong kepentingan internasional. Di luar promosi kesejahteraan umum rakyat, pemerintah dan budaya, negara tidak mempromosikan dan melindungi agama "benar", yaitu Gereja Katolik Roma.

Meskipun ada sedikit kesepakatan antara Protestan mengenai fungsi negara, sebuah konsensus umum diungkapkan pada konferensi ekumenis di Oxford (1937) dan disuarakan dalam pertemuan Dewan Gereja Dunia di Amsterdam (1948) dan di Evanston (1954).

Laporan dari Konferensi Oxford tentang Gereja dan Negara Bagian mengakui negara dalam lingkup politiknya sebagai otoritas tertinggi, namun berdiri di bawah penghakiman Allah, terikat oleh kehendaknya, memiliki tujuan pemberian Tuhan untuk menegakkan hukum, memerintahkan dan melayani kehidupan dari orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, negara tidak mutlak, tapi pelayan keadilan. Kewenangan tertinggi orang Kristen adalah Tuhan. Dan sementara orang Kristen harus menyerahkan kepada Kaisar, hal itu adalah Tuhan yang menyatakan apa yang dilakukan Caesar. Jadi, di mana ada klaim yang bertentangan antara negara dan Tuhan, orang Kristen harus taat kepada Tuhan.

Tugas utama gereja kepada negara adalah untuk menjadi saksi: yaitu, untuk bersaksi bagi Allah untuk memberitakan firman-Nya, untuk mengakui iman, untuk mengajar anggotanya untuk mematuhi perintah-perintah penyelamatan, dan untuk melayani bangsa dan negara dan memproklamirkan kehendak Tuhan sebagai standar tertinggi kehidupan. Dari tanggung jawab ini, tugas-tugas tertentu mengikuti gereja-gereja dengan refrensi kepada negara: doa bagi negara; kesetiaan dan ketaatan, kecuali bila bertentangan dengan kehendak Tuhan; harus gereja kerjasama dengan negara dalam menyatakan kesejahteraan dan keadilan manusia; kritik terhadap negara saat ia tinggalkan dari standar keadilan; berteman dengan para orang-orang di legislatif dan administrasi mereka prinsip-prinsip yang memegang martabat manusia; dan menyerap kehidupan publik dengan semangat Kristus dan melatih orang-orang Kristen untuk mencapai tujuan ini.

Membangun negara dengan hubungannya ke negara-negara lain, dan menyatakan bahwa, gereja di wilayahnya sendiri adalah masyarakat umum, maka pribadi negara bukanlah unit politik yang paling utama, namun merupakan anggota keluarga bangsa dengan relasi kepada dunia internasional dan tugas yang dipromosikan ke gereja-gereja.

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan kondisi penting bagi gereja, termasuk semua badan keagamaan, untuk memenuhi fungsi sepenuhnya. Dengan demikian, gereja harus menikmati kebebasan untuk menentukan iman dan kepercayaannya; kebebasan beribadah, belajar, mengajar, mengajarkan pengajaran; kebebasan dari segala imformasi untuk upacara keagamaan dan bentuk ibadah; kebebasan untuk menentukan sifat pemerintahannya dan kualifikasi para menteri dan anggotanya, dan, sebaliknya, kebebasan individu untuk bergabung dengan gereja yang dia rasa nyaman tersebut; kebebasan untuk menempu pendidikan para pendeta, memberikan pengajaran agama kepada kaum muda, dan untuk menyediakan pengembangan yang memadai dalam kehidupan keagamaan mereka; kebebasan untuk pelayanan Kristen dan aktivitas misionaris, baik di rumah maupun di luar negeri; kebebasan untuk bekerja sama dengan gereja-gereja lain; kebebasan untuk menggunakan fasilitas semacam itu, terbuka untuk semua warga negara atau asosiasi karena akan memungkinkan pemenuhan tujuan ini, seperti kepemilikan properti dan pengumpulan dana.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa, dalam kasus sebuah gereja yang didirikan, ia juga harus berada dalam kebebasan di atas. Tetapi jika sebuah gereja yang didirikan terganggu oleh kurangnya kebebasan semacam itu, adalah tugas para menteri dan anggota untuk mengamankannya dalam hal ketidakmampuan biaya.

Bentuk Negara Modern

Dua bentuk utama negara pada zaman kita adalah bersifat demoktrat dan totaliter. Bentuk terakhir, yang muncul di bawah rubrik Fasisme, Nazisme, dan Komunisme, mengklaim bahwa manusia sebagai mutlak makhluk hidup. Ini adalah sama seperti yang dinyatakan oleh J. H. Oldham bahwa:

. . . Yang menolak untuk mengakui kebebasan di bidang agama, budaya gereja, pendidikan dan keluarga mereka sendiri; yang berusaha memaksakan semua warganya kehidupan tertentu; dan yang menetapkan untuk diciptakan melalui semua lembaga informasi publik dan pendidikan jenis manusia tertentu sesuai dengan pemahamannya sendiri tentang makna dan akhir dari keberadaan manusia. Sebuah negara yang menganggap bahwa pernyatakan tersebut mengklaim dirinya bukan hanya untuk kepentingan sebuah negara tetapi juga sebuah gereja.

Singkatnya, negara totaliter merangkul atau mengendalikan semua tidak hanya perilaku terbuka dari subjeknya, tapi juga pemikiran mereka. Ini adalah semacam keadaan yang bagus bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Harga yang dibayar adalah nilai spiritual, kebebasan beragama dan politik, martabat manusia dan kebebasan usaha. Brutalitas, ketidaknyamanan, ketakutan, eksekusi massal, propaganda palsu adalah ciri khas negara totaliter. Oleh karena itu, ini adalah bentuk negara yang sama sekali tidak sesuai dengan konsep kehidupan Kristen.

Sebaliknya, negara demokratis adalah "rakyat, rakyat dan rakyat." Dengan pemilihan yang bebas, rakyat mengekspresikan kemauan dan keinginan mereka melalui perwakilan di pemerintahan. Ini adalah sebuah pemerintahan berdasarkan persetujuan dan partisipasi orang-orang yang memiliki perlindungan konstitusional untuk semua masyarakat. Masyarakat demokratis dicirikan oleh lebih dari satu partai politik dan memberikan kebebasan dasar yang diperlukan untuk pelestarian dan promosi martabat manusia dan kesejahteraan manusia.

Demokrasi memiliki kelemahan. Selalu ada bahaya bahwa kelompok minoritas tertentu mungkin tidak mendapatkan dengan bebas dalam kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat demokratis. Dalam demokrasi juga, banyak orang mungkin mencoba untuk mendapatkan sesuatu tanpa ada alasan yang jelas sementara terlalu sedikit yang mau menyatakannya. Ketidakpedulian yang luas terhadap partisipasi dalam pemilihan pemimpin dan pembentukan kebijakan mungkin berlaku di kalangan warga negara. Kebebasan, keagamaan dan politik, bisa dianggap biasa. Dan proses demokrasi yang lambat mungkin tampak tidak memadai dibandingkan negara totaliter. Misalnya, yang terakhir dapat mengambil jalan pintas untuk memberikan bantuan sosial dan teknologi segera ke negara-negara yang ingin ditolong. Juga, ia mampu memobilisasi kekuatan politik dan militernya pada saat itu juga.

Namun, masyarakat demokratis tampaknya lebih selaras dengan etika Kristen daripada bentuk-bentuk lain. Tentu saja, demokrasi tidak dapat diidentifikasi dengan agama Kristen seolah-olah mereka adalah satu atau sama. Tapi yang pertama, seperti kita ketahui, sebagian besar berasal dari penginjilan iman Kristen. Bentuk-bentuk kekristenan lainnya, seperti Katolik Roma dan Othordoxy Timur, cenderung menentang negara yang demososial. Profesor James H. Nicholas telah dengan tepat menuliskan bahwa satu-satunya bentuk kekristenan yang telah mempersiapkan demokrasi terutama dengan Protestan Puritan.

Hubungan Gereja dengan Negara

Empat pola kontemporer tentang hubungan gereja-negara berada dalam situasi yang jelas. Ini adalah pandangan Katolik Roma mengenai gereja di atas negara bagian seperti yang terlihat di Spanyol dan beberapa negara Amerika Latin; gereja-gereja harus tunduk di bawah negara bagian seperti di A.S.S. dan dimana satelit milik atau buatan gereja-gereja tersebut dijinakkan untuk digunakan oleh pemerintah; gereja bersekutu dengan negara, seperti yang terlihat dalam Komuni Anglikan yang mapan atau sukses di Inggris namun memiliki kebebasan untuk semua kelompok agama lainnya; dan gereja bekerjasama berdampingan dengan negara dalam masyarakat dengan kebebasan dan beragama untuk semua kelompok agama. Dari keempat patters ini, catatan tersebut telah dikemukakan untuk pertama kalinya di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ini mungkin benar disebut "eksperimen baru" dalam sejarah agama gereja-negara.

Seorang ahli hukum besar telah menyebut pemisahan gereja dan negara secara utuh di Amerika Serikat "pencapaian besar yang pernah dicapai dalam kemajuan manusia."

Faktor yang berkontribusi, menurut Leo Pfeffer, mencatat ahli hukum dan sejarawan, keduanya praktis dan ideologis.

Di sisi praktisnya tercantum Undang-Undang Toleransi Inggris pada tahun 1689 banyaknya kelompok agama di koloni; jumlah besar orang yang tidak dikuasai; clonies dikembangkan untuk tujuan komersial yang menunjukkan tingkat toleransi yang besar; Perang Revolusi yang cenderung menyatukan penduduk dan menenggelamkan perbedaan internal.

Diantara kekuatan ideologis dalam pencapaian kebebasan beragama adalah eksperimen William yang berani dan berhasil yang mempengaruhi bapa-bapa dan pemimpin konstitusional; penerapan kontrak teori sosial yang telah dipopulerkan oleh John Locke; Kebangkitan Besar yang melanggar agama gereja secara formal dan mengembangkan perlawanan dan pemaksaan terhadap gereja oleh yang besar; dan prinsip-prinsip rasionalisme dan deisme yang mengekspresikan kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan sikap apatis terhadap agama yang dilembagakan.

Di antara pemimpin politik adalah walikota yang mendesak kebebasan beragama oleh Thomas Jefferson dan James Madison. "RUU Pembentukan Kebebasan Beragama" Jefferson disahkan oleh Majelis Virginia pada tahun 1786. Kemudian, dalam sebuah surat Baptis kepada Danbury pada tahun 1802, Jefferson menyatakan bahwa ada "tembok pemisahan antara Gereja dan Negara Bagian." Dengan ini dia bermaksud bahwa kekuatan negara dan gereja tidak boleh disatukan sedemikian rupa sehingga masing-masing akan terlibat dalam fungsi resmi yang lain. Meskipun menentang sebuah gereja yang telah dibangun, Jefferson sangat menghormati agama. Ketika mendirikan Universitas Virgina, Jefferson menyediakan tempat untuk beribadah dan mengumpulkan buku-buku agama untuk perpustakaan. Juga dia memberikan dukungannya kepada usulan bahwa denominasi agama diundang untuk mendirikan Tekolah Teologi independen di lingkungan terdekat bagi para Profesor agama untuk mengajar di sana. 

Di antara kelompok keagamaan yang membuat kontribusi paling signifikan dalam mencapai kebebasan beragama di Amerika adalah Baptis. Sejarawan umumnya sepakat bahwa kaum Baptis adalah yang paling aktif dari semua badan keagamaan kolonial dalam perjuangan untuk kebebasan beragama dan pemisahan. William W. Sweet, mencatat sejarawan gereja Methodist, telah menyatakan bahwa bagian Jefferson dalam pencapaiannya tidak begitu hebat seperti James Madison, bukan "kontribusi dari keduanya atau keduanya sama pentingnya dengan orang-orang sederhana yang disebut Baptis.

"Menurut prinsip pemisahan gereja dan negara di negara kita jelas terlihat dalam sikap dan tindakan orang-orang Katolik Roma. Misalnya, upaya dilakukan untuk meremehkan dan pemisahan interpretasi tradisional. JM O'Neill, pendidik Katolik, berpendapat bahwa pemisahan gereja dan negara tidak berdasar karena "tembok pemisahan" hanyalah "metafora" atau "slogan palsu." Oleh karena itu, "sebuah pendirian agama" dalam konstitusi Ada gereja yang stabil dalam bentuk apapun dan tidak mengesampingkan dana pajak untuk semua gereja. Leo Pfeffer dari Kongres Yahudi Amerika telah menawarkan penolakan yang luar biasa dari pandangan ini bahwa tidak ada otoritas hukum yang memiliki reputasi sejak menemukan jawabannya.

Ancaman lain dari umat Katolik terhadap pemisahan gereja dan negara terlihat pada permintaan dana publik untuk mendukung sekolah paroki mereka. Sudah di beberapa negara bagian transportasi bus, buku bacaan, makan siang gratis, dan "manfaat marjinal" lainnya diberikan ke sekolah Katolik. Tapi, dalam Kasus Everton (1947), pengadilan menyatakan bahwa "tidak ada pajak dalam jumlah apapun, besar atau kecil tidak dapat diambil untuk mendukung kegiatan keagamaan atau institusi apapun, yang mereka dapat dipanggil atau bentuk apapun yang dapat mereka adopsi untuk mengajar atau praktik agama. "Keputusan ini secara efektif memotong harapan bantuan pemerintah untuk institusi Katolik Roma di luar apa yang disebut" manfaat marjinal. "Namun, Gereja Roma tidak akan menerima dengan masukan kecil ini dan akan terus memberikan arahan untuk dukungan pelayanan seperti itu dari sekolah negeri.

Ada bukti yang menunjukkan bahwa ada ancaman terhadap kebebasan beragama dalam harapan Katolik Roma untuk mengubah Konstitusi sehingga dapat memperoleh dukungan bagi agamanya. Setidaknya pemimpin Katolik Roma mencatat kemungkinan tersebut. Msg. John A. Ryan dan Moorehouse F. X. Milliar, telah menyatakan:

Konstitusi dapat diubah, dan sekte non-Katolik dapat menolak sampai pada titik tertentu, larangan politik mereka dapat menjadi layak dan bijaksana. Apa perlindungan yang akan mereka hadapi terhadap sebuah Negara Katolik? Yang terakhir ini bisa secara logis mentolerir aktivitas keagamaan seperti yang terbatas pada anggota kelompok berbeda. Ia tidak bisa membiarkan mereka melakukan propaganda umum dan tidak sesuai dengan hak istimewa organisasinya yang sebelumnya telah diberikan kepada semua corvasi keagamaan, misalnya pembebasan dari perpajakan.

Di sisi lain, Ryan dan Profesor FJ Boland dari Notre Dame menyatakan bahwa, seandainya Gereja Katolik Roma menjadi gereja yang sukses, pemujaan non-Katolik "dapat" ditolerir oleh negara jika "dijalankan di dalam keluarga, atau dengan cara yang tidak mencolok seperti sebuah kejadian baik skandal maupun penyimpangan kepada umat beriman. "Kedua pernyataan di atas memiliki implisit nyata bahwa seorang Kardinal dan pada dasarnya adalah posisi yang sama dengan Pop Leo XIII.

Ancaman ini yang serupa membuatnya penting bahwa setiap usaha dilakukan untuk memberikan dukungan aktif terhadap pelestarian dan promosi kebebasan beragama Amarika. Kebebasan beragama di negara kita tidak diakui tanpa iman dan tidak dapat dipertahankan tanpa kewaspadaan dalam tindakan agresif atas namanya.

Masalah Perang dan Damai

Perang adalah fenomena kuno dan merupakan salah satu isu paling krusial di dunia kontemporer. Saat ini, seperti Arnold Toynbee menyatakan, "perang adalah pertanyaan penting yang menjadi tujuan nasib peradaban kita." Konflik dunia lain dapat mengeja malapetaka kemanusiaan.

Gelombang perang yang sangat mengejutkan. Pitirim A. Sorokin mencatat bahwa telah terjadi 967 perang antar negara dalam sejarah dunia Barat dari 500 b.c. ke 1925 A.D. Dengan demikian, perang telah terjadi rata-rata setiap dua setengah tahun selama periode itu. Untuk periode damai selama seperempat abad.

Dengan setiap generasi dana mengenai perang meningkat. Biaya tentara dalam hal kehidupan manusia tidak dapat pikirkan. Dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat kehilangan hampir satu juta orang dan sekitar seperempat juta lainnya dalam konflik Korea. Angka-angka ini, tentu saja, tidak termasuk jutaan warga sipil yang terluka atau terbunuh dalam perang ini.

Dari segi uang, perang dilancarkan dengan biaya sangat besar. Menurut Departemen Perang Dunia ke II biaya $ 323, 632, 501, 000 dan Perang Korea dengan menelan biaya $ 20.000.000.000. Dalam era "perang dingin" ini, lebih dari empat puluh miliar dolar dialokasikan hanya untuk tujuan pertahanan. Pada tahun 1970, anggaran untuk pertahanan melebihi lima puluh atau tujuh puluh sampai delapan puluh miliar dolar.

Sekarang kita hidup di bawah ancaman Firman Dunia III yang akan lebih dahsyat daripada semua perang sebelumnya yang disatukan. Prinsip perang "adil" tidak lagi layak dilakukan, karena tidak ada perang atom yang bisa terjadi baik dengan niat baik maupun perilaku. Jalan menuju kedamaian abadi harus dicari jika kita ingin bertahan. Dimensi perang baru dalam hal senjata pemusnah massal membuatnya penting bahwa gereja mengambil langkah positif menuju perdamaian permanen.

Apa yang dapat gereja lakukan selain memproklamirkan Injil Kasih, penebusan, rekonsiliasi, dan perdamaian? Apa sajakah cara konkret gereja dapat berkontribusi pada perdamaian?

Kemungkinan kerja sama dengan organisasi dan gerakan sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berusaha menstabilkan perdamaian di dunia.

Gereja dapat menuntut negosiasi selanjutnya, betapapun tidak mungkin hal ini dapat muncul mana saja. Dia dapat bersikeras melakukan upaya terus menerus untuk menjamin perlucutan senjata yang efektif, pengendalian senjata atom secara internasional, dan mendorong perluasan program bantuan timbal balik secara besar-besaran ke negara-negara berkembang.

Dan gereja dapat membantu mempertahankan harapan dunia yang tidak berperasaan, seperti yang dinyatakan oleh nabi Yesaya, di mana manusia akan mengubah senjata penghancur menjadi instrument (alat) kesejahteraan manusia. Pada hari itu, orang-orang akan "memukul pedang mereka menjadi bajak, dan tombak mereka menjadi pemangkas; bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan, mereka juga tidak akan belajar perang lagi "(Yesaya 2:4).

Orang Kristen sebagai Warga Negara

Orang Kristen adalah memiliki dua warga negara yaitu dari dunia, adalah sementara dan yang lain adalah abadi. Sebagai warga dunia ini, ia harus bertindak dalam terang kebenaran orang Kristen di setiap bidang keberadaannya. Ini termasuk wilayah politik. Oleh karena itu, keputusan politiknya harus dibuat selaras dengan perintah kasih dan keadilan Kristen. Hal ini tentu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kendati demikian, ia harus bertindak secara bertanggung jawab dalam membentuk karakter moral masyarakat tempat tinggalnya (negaranya).

Adalah tugas orang Kristen dalam komunitas yang demokratis untuk: (1) pandai, memahami daerah dan proses pemerintahan; (2) berpartisipasi dalam pemilihan pejabat publik dan pembentukan kebijakan publik; (3) bekerja untuk perluasan keadilan, kebebasan, dan kelayakan hidup bagi semua warga negara, terlepas dari ras, kalori, atau kepercayaan; (4) melayani di tempat-tempat kepemimpinan politik yang mana seseorang harus yang berkualitas, terlepas dari kritik yang mungkin akan datang; (5) menantang dan mengkritik kekuatan apapun di masyarakat yang cenderung dan menolak hak asasi manusia atau bertentangan dengan pernyataan Tuhan; (6) menyelaraskan diri dengan gereja dan kekuatan konstruktif lainnya yang berusaha memperkuat serta rohani dan moral individu dan bangsa.

REFERENSI

1.      H. D. A. Major, et. Al.,The Mission and Message of Jesus (New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1938), p. 148.

2.      “The Ethics of the Pauline Epistles,” Evolution of Ethics, ed. E. H. Sneath (New York: Yale University Press, 1927), p. 325.

3.      D. Marthin Luther’s Werke (Weimar: Hermann Bohlou Nachfolger, 1915), XLII, 79 and LII, 26.

4.      H. A. Rommen, The State In Catholic  Thought (London: B. Herder Book Co., 1945), p. 228.

5.      Karl Marx, Communist Manifesto (Chicago: Henry Regnery Co., 1950), pp. 11.

6.      See “On Human Liberty,” Encyclical Letter Libertas Praestantissimum, June 20, 1888, in Etienne Gilson, The Church Speaks to The Modern World (New York: Image Books, 1954), p. 71.

7.      Section II, “Church and State,” The Message and Decisions of Oxford on Church, Community and State (New York: Universal Christian Council, n.d.), pp.25-30.

8.      J. H. Oldham, Church, Community, and State: A World Issue (London: S.C.M., 1936), pp. 9-10.

9.      James H. Nichols, Democracy and The Churches (Philadelphia: Westminster Press, 1951), Chap. V.

10.  David Dudley Field, “American Progress,” in Jurisprudence (New York: Martin B. Brown, 1893), p. 6.

11.  Leo Pfeffer, Church, State and Freedom (Boston: Beacon Press, 1953), pp. 81-93.

12.  Saul K. Padovor, The Complete Jefferson (New York: Duell, Sloan & Pierce, 1943), pp. 518-519.

13.  Anson Stoke, Church and State in The United State (New York: Harper & Bros., 1950), I, 337.

14.  Pfeffer, op. cit., p. 90.

15.  W. W. Sweet, The Story of Religion In America (New York: Harper & Bros., 1939), p. 279.

16.  J. M. O’Neill, Religion and Education Under the Constitution (New York: Harper & Bros., 1949), pp.42, 72, 82, 95.

17.  “Church and State: Something Less Than Separation.” University Of Chicago Law Review, Vol. 19, No. 1, Autumn 1951; see also pfeffer, op. cit.,V.